KEBIJAKAN POLITIK JEPANG PADA AWAL PENDUDUKAN DI INDONESIA

Jepang secara tiba-tiba terlibat dalam perang dunia yang kedua. Mereka bergabung dengan blok poros bersama dengan Jerman dan Italia. Fokus militer Jepang adalah menguasai asia timur raya (asia pasifik) dengan terlebih dahulu menyerang Pearl Harbour, pangkalan militer AS di kepulauan Hawai, Desember 1941.

Serangan tersebut membuahkan hasil, yaitu dikuasainya kawasan asia pasifik termasuk Indonesia dalam penguasaan Jepang. Bagi Indonesia, hal tersebut bararti untuk kesekian kalinya dikuasai bangsa asing, setelah sebelumnya pernah dijajah oleh VOC (Belanda), Perancis melalui Daendels, Inggris, dan kini Jepang.

BACA JUGA:


SERANGAN PEARL HARBOUR


Dalam upaya menguasai Indonesia secara penuh, Jepang menerapkan beberapa kebijakan dan propaganda. Diantaranya tertuang dalam beberapa kebijakan politik Jepang di Indonesia, antara lain:

a. Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A adalah organisasi yang mula-mula dibentuk dengan semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Jepang mampu sebagai Cahaya (penerang), Pemimpin, dan Pelindung bagi negara-negara Asia lainnya. Dan ternyata Gerakan Tiga A tidak bertahan lama karena tidak mendapat simpati rakyat.
b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Untuk menarik simpati rakyat, pemerintah militer Jepang menawarkn kerja sama dengan para pemimpin indonesia. Oleh karenanya, tokoh-tokoh pergerakan Nasional, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Sultan Syahir dibebaskan. Para pemimpin bangsa Indonesia itu bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Dengan adanya persetujuan kerja sama, dibentuklah organisasi baru bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara.
Pusat tenaga Rakyat yang dibentu pada 16 April 1945. organisasi ini disusun sengan pimpinan pusatnya di Jakarta. Organisasi-organisasi profesi yang menjadi anggota Putera, antara lain: Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Telegraf, dan Radio, Isteri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar-pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia.
c. Jawa Hokokai
Dengan alasan Potera lebih menguntungkan Indonesia, Pemerintah militer Jepang membentuk Organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Alasan pembentukan Jawa Hokokai adalah agar Indonesia dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan hokoseisyen (semangat kebaktian). Di dalam tradisi Jepang ada tiga dasar utama, yaitu rela mengorbankan diri, mempertebal persahabatan, dan mengerjakan sesuatu harus menghasilkan bukti. Pimpinan organisasi ini berada ditangan Gunseikan (kepala pemerintah militer) dan ditiap derah dipimpin oleh Syucokan (gubernur/residen).
Jawa Hokokai terdiri dari berbagai macam hokokai profesi diantaranya Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pndidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), dan Ke imin Bunko Syidosyo (Pusat Budaya).
d. Chou Singi-In
Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.


0 Response to "KEBIJAKAN POLITIK JEPANG PADA AWAL PENDUDUKAN DI INDONESIA"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel