JALAN PANJANG DIPLOMASI MENUJU PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA



Muhammad Rifai Fajrin

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia nyatanya belum cukup untuk mengakhiri perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Masih ada tantangan lain, yaitu upaya Belanda kembali menguasai Indonesia.
Hal inilah yang menyebabkan pecahnya pertempuran di berbagai daerah di Indonesia sebagai reaksi penolakan kedatangan Belanda (dan Sekutu).

Jatuhnya banyak korban, terutama di pihak Indonesia mengilhami perjuangan dalam bentuk lain, yaitu jalan diplomasi.
sutan sjahrir
Jalan diplomasi, Sutan Sjahrir

Diplomasi yang berliku dilakukan pada masa revolusi fisik antara tahun 1945-1950. Perundingan pertama kali diprakarsai oleh Sutan Sjahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. ia memimpin kabinet Sjahrir I, II, dan III menempuh jalur diplomasi.

Meskipun tidak sedikit yang memprotes hasil diplomasi - sebab dianggap tidak menguntungkan Indonesia - toh pada akhirnya diplomasilah yang mengantarkan permasalahan bangsa Indonesia tersebut di forum-forum Internasional.

Sjahrir dikenal dengan kegigihannya menentang bentuk kolonialisme yang tercermin dari upaya Belanda kembali menguasai Indonesia.

Diplomasi yang ditempuh Indonesia melalui jalan perundingan, antara lain:

1. Perjanjian Linggarjati, dilanjutkan dengan KTN (Komisi Tiga Negara)
2. Perjanjuan Renville
3. Perjanjian Roem Royen
4. Perjanjian KMB

Alasan Bangsa Indonesia menggunakan strategi Diplomasi

Adalah seorang Sutan Sjahrir, tokoh penting di balik upaya diplomasi bangsa Indonesia menghadapi Belanda. Saya pernah menuliskan artikel tentang pentingnya Sjahrir pada fase kemerdekaan (proklamasi).
BACA; ALASAN SUTAN SJAHRIR TIDAK BERHAK MEMPROKLAMASIKAN KEMERDEKAAN 
Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya.

Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif.

RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.

Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II.

Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II.

Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.

Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.

Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.

Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.

Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.

Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.

Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.

Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950

0 Response to "JALAN PANJANG DIPLOMASI MENUJU PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel