Pemberontakan PRRI

shares |

PEMBERONTAKAN PRRI

Awal mula gerakan ini muncul karena situasi politik dan ekonomi Indonesia yang tidak baik. Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden . Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau. Pergantian kabinet secara terus menerus yang terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan silih berganti tiap periode menimbulkan keadaan yang tidak kondusif.
Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden. Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis .
Akhir tahun 1956, Bung Karno telah sering mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem parlementer yang ada dan berencana memperbaharui sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan ”Demokrasi Terpimpin”.

Pembentukan PPRI:

Sebelum lahirnya PRRI, telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah. Pada Bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng. Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara AD dan pemimpin negara. Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi perpolitikan Indonesia yang semakin mengarah pada perpecahan. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditujukan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal sehingga lebih terarah. Dewan-dewan yang di bentuk antara lain :
1. Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di sumatera Utara.
2. Dewan Banteng di sumatera tengah dipimpin oleh Ahmad Husein
3. dewan garuda di Sumatera selatan dipimpin oleh dhlan Djambek.
4. Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol. Ventje Sumual.
Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warow dan Sumual

Warow juga bukan seorang militer dalam arti kata yang sebenarnya. Ia adalah perwira revolusi, karena berani main desak, gasak, dan intrik serta kejam. Pendidikan Warow tidak karu-karuan. Sesungguhnya dalam masa normal, ia paling tinggi menjadi kopral. Ini saja bila ia ada nasib baik. Kalau tidak masuk menjadi tentara saja mungkin ditolak. Maka bahwa ia sampai menjadi panglima daerah dan kemudian diangkat menjadi militer atase itu, bagi fihak yang mengetahui keadaanya, menjadikan heran. Warow juga terlibat dalam kejahatan korupsi Barter. Pun kedatangannya ke Makasar saja bukan karena jalan yang sewajarnya. Ia datang ke Makasar dengan membonceng kolonel Kawilarang yang pada tahun 1950 ditugaskan di Indonesia Timur. Jadi tidak mengherankan bila kini Warow dan Kawilarang dalam satu kejahatan, berontak. Sebelum itu Warow mempunyai kedudukan di lereng gunung Kawi sebagai pemimpin suatu kesatuan, dimana ia menyerobot pangkat.

Adapun Sumual adalah pion dan kawan Warow. Apa yang dikerjakan Sumual adalah instruksi dan understanding rahasia dengan Warow. Tetapi Sumual dari pion biasa berhasil mengangkat dirinya menjadi tokoh penting dalam pemberontakan. Sumual menjadi orang yang lupa daratan karena sebenarnya bukan derajatnya untuk dijadikan panglima daerah dan berpangkat overste. Permestanya adalah sandiwara belaka untuk menutupi kejahatannya. Berapa juta hasil perdagangan gelap yang ia masukan kantong, maka mudah ia keliling keluar negeri. Pengikut dan agen-agennya adalah Saleh Lahade, Somba cs.

Sumitro Djojohadikusumo

Bagi Sumitro pengkhianatan adalah menjadi suatu pekerjaan routine. Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian merebut kemerdekaan dan mengusir kekuasaan penjajahan Belanda, Sumitro bekerja di pihak Belanda. Tetapi ketika perjuangan bangsa Indonesia dapat bertahan terhadap kekuatan dan kekuasaan kolonial Belanda, dan mendapat pengakuan dari berbagai negara asing, serta ketika masalah perjuangan Indonesia goal diperdebatkan di forum PBB dengan hasil menguntungkan, Sumitro mengkhianati majikannya, berbalik menyeberang memihak kepada Republik Indonesia.

Kini ia terlibat dalam soal sogok dan suap ketika menjabat sebagai menteri dalam Kabinet BH dan harus berhadapan dengan CPM. Yang terang jelas ia menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- dari Kho Kim Eng dan menyalahgunakan kedudukannya dengan menganjurkan pemberian pinjaman kredit sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Mochtar Lubis, yang hingga kini belum dibayar. Ia kembali main mata dengan pihak Belanda, pengusaha-pengusaha asing dengan sistemnya B.D.P (Belanda Djadi Penak) yang mencekek pengusaha-pengusaha nasional, sebaliknya menguntungkan pengusaha-pengusaha asing.

Berhubung dengan itu Sumitro sang profesor harus berurusan dengan CPM dan ia melarikan diri keluar negeri dan mengkhianati RI untuk kembali menjilat kaum imperialis Belanda khususnya dan barat umumnya. Ia merupakan salah seorang otak dan biang keladi pemberontakan Husein CS.
Sumber: FP history of nusantara

Related Posts

0 Komentar: