Pemikiran Indonesianis Karl D. Jackson tentang Indonesia

shares |

Sarisejarah.com - Pemikiran Indonesianis Karl D. Jackson tentang Indonesia

Karl D. JACKSON adalah salah satu Indonesianis yang membahas tentang Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Political Power and Communications in Indonesia menjelaskan fenomena bureaucratic polity yang terjadi di Indonesia pada zaman orde baru dan orde lama sekitar tahun 1970-an. Konsep bureaucratic polity merupakan suatu sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi dalam keputusan-keputusan nasional hampir seluruhnya terbatas pada pegawai negara, khususnya korps perwira dan tingkat tertinggi birokrasi termasuk seorang spesialis dalam administrasi negara yaitu teknokrat. Hal ini menjadikan hilangnya partisipasi masyrakat dalam melahirkan kebijakan nasional sehingga masyarakat hanya terlibat secara mobilitatif dalam politik.
Karl D. Jackson

Pada era Presiden Sukarno yaitu semasa orde lama, praktik bureaucratic polity yang melibatkan sekelompok birokrat senior, perwira militer, dan teknokrat terjadi persaingan antar elit-elit tersebut dalam merebutkan pengaruh terhadap Presiden Sukarno. Perebutan pengaruh tersebut sangat jelas terlihat ketika para perwira militer yang berjiwa nasionalis yang juga duduk dalam birokrasi bersaing ideologi dengan PKI yang berfaham komunis dan juga memliki power besar di birokrasi dan memiliki kedekatan dengan Sukarno sehingga lahir konsep NASAKOM (nasional, agama, dan komunis) yang juga dipengaruhi oleh kelompok islam seperti MASYUMI. Dengan demikian kekuatan birokrasi dan militer pada zaman orde lama mampu membatasi kekuasaan presiden sehingga pengambilan keputusan nasional tidak hanya dari presiden tetapi juga mendapatkan pengaruh dan tekanan dari birokrasi dan militer dalam melahirkan kebijakan.
Persaingan antar elit nasional yang melibatkan birokrat dengan militer berhenti sejak zaman orde baru dibawah Presiden Suharto. Hal ini dilakukan sebab dibawah rezim orde baru, kekuatan partai politik yang hilang pada masa orde lama dimunculkan kembali oleh Suharto sebagai koreksi atas kegagalan pemerintahan orde lama yang tidak melibatkan partai politik dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mampu mengadopsi kepentingan masyarakat yang diasoisiasikan dengan partai politik. Dengan melihat sember kekuasaan yang ada di birokrasi, Soharto bergabung dengan para elit birokrat dan perwira militer untuk memback-up GOLKAR supaya menang dalam pemilu sehinngga pada pemilu 1971, GOLKAR meraih suara mayoritas 62,8% sehingga mampu berkuasa dalam parlemen. Dengan demikian, GOLKAR menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan yang telah ditentukan oleh sekelompok elit perjabat / birokrat baik sipil dan militer di parlemen dalam lingkar dalam kekuasaan Soharto.
Fenomena buaeucratic polity yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru merupakan bukti kuat bahwa sumber kekuasaan paling besar dalam politik adalah birokrasi. Selain memiliki sumber resource keuangan juga memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan birokrasi dan administrasi negara. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak bupati dan gubernur yang berasal dari orang-orang elit birokrat dan perwira militer di Indonesia.
Selain itu, ada fenomena patrimonial state di Indonesia pasca kemerdekaan, yakni ada suatu sistem hubungan personal dalam proses rekrutmen kekuasaan. Hal ini dapat dipahami dari adanya sistem kekuasaan tradisional dan adanya budaya patronase dalam masyarakat. Istilah patrimonial state berkaitan erat dengan sistem patronase dalam masyarakat pasca zaman colonial. Patronase merupakan pertalian antara hubungan patron sebagai penguasa yang direpresentasikan oleh kaum bangsawan, agamawan, ataupun keturunan kekuasaan aristokrasi dan client sebagai pihak yang dikuasai, yakni para masyarakat umum yang mayoritas menengah kebawah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika loyalitas masyarakat terhadap pihak non formal dari pada lembaga pemerintahan formal.
Dalam perkembangannya, hubungan patronase memiliki dua corak yang berbeda, yakni patronase yang bercorak ororitarianisme dan liberalisme. Hubungan patronase yang otoriter biasanya bersifat tradisional dimana hubungan patronase bersifat satu arah sehingga masyarakat tidak punya kekuatan apapun terhadap pihak patron kecuali harus tunduk kepadanya. Sedangkan hubungan patronase liberalis memungkinkan masyarakat atau client mempunyai daya tawar yang lebih setara dengan patronnya sehingga terjadi hubungan dua arah yang memungkinkan adanya proses transaksi antara patron dan klient.[]

Related Posts

0 Komentar: