Sistem Usaha Swasta Pada Masa Kolonial Hindia Belanda

shares |

Sarisejarah.com - Sistem Usaha Swasta Pada Masa Kolonial Hindia Belanda

Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemenangan politik di negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum liberal berpendapat: (1) pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, (2) tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan (3) agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya, maka harus diberi kebebasan berusaha.

Sesuai dengan tuntutan kaum liberal, maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870 -1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat, karena itu masa ini sering disebut Zaman Liberal.

Selama masa ini kaum swasta Barat, membuka perkebunan-perkebunan seperti kopi, teh, gula dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur. Pembukaan perkebunan besar itu dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Tahukan Anda, tujuan dibuatnya UU Agraria? Adapun tujuannya adalah sebagai berikut.

a. Untuk melindungi hak milik petani-petani pribumi atas tanahnya, dari penguasaan orang-orang asing.

b. Memberikan peluang kepada para pengusaha asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonsia.

Dengan demikian, para pengusaha hanya dapat diperbolehkan menyewa tanahtanah milik petani dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh membelinya.

Dalam Undang-Undang Agraria, juga telah disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam, yakni :

a. Tanah milik negara, yaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi milik penduduk pribumi ( di luar wilayah desa). Tanah ini dapat disewa selama 75 tahun.

b. Tanah milik penduduk pribumi, misalnya sawah, ladang, dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa dalam jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 30 tahun.

Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata dapat tercapai. Perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya diusahakan secara luas dan meningkat secara cepat. Untuk memperlancar perkembangan produksi tanaman ekspor, maka pemerintah membangun waduk-waduk dan saluransaluran irigasi. Selain irigasi juga dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan dan jalan kereta api. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang kemudian diteruskan ke luar.

Selama Zaman Liberal (1870-1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke negeri Belanda. Akan tetapi bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat terasa sejak adanya krisis perkebunan tahun 1885 yang mengakibatkan uang sewa tanah, upah pekerja di pabrik dan perkebunan menurun. Pada akhir abad ke-19, muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat

Indonesia. Selanjutnya menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia.

Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. Van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (perinstis/pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi), sehingga dikenal dengan nama Politik Etis atau Politik Balas Budi. Gagasan Van Deventer terkenal dengan nama Trilogi Van Deventer, sebagai berikut.

a. Irigasi atau pengairan (memperbaiki pengairan).

b. Emigrasi atau pemindahan penduduk (mengadakan pemindahan penduduk yang kemudian dikenal dengan istilah transmigrasi, misalnya dari Jawa ke Sumatra atau Kalimantan, dsb).

c. Edukasi atau pendidikan (memajukan pendidikan).

Related Posts

0 Komentar: