Wednesday, October 28, 2015

Perkembangan Politik Etis dan Penyimpangan Politik Etis


Sarisejarah.com - Perkembangan Politik Etis dan Penyimpangan Politik Etis

Pada tahun 1903 diumumkan Undang-Undang Desentralisasi yang menciptakan dewan-dewan lokal, yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan umum ( Sekarang di kelolah Oleh PUTL). Pada tahun 1905 didirikan dewan kota di Jakarta, Jatinegara dan Bogor, dan sudah tentu mayoritas anggotanya orang Belanda. Dalam rangka desentralisasi ini, secara berangsur-angsur dibentuk provinsi dankabupaten sebagai daerah otonom.

 

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut diadakanlah dinas pertanian, perikanan, kerajinan, kesehatan dan peternakan.

 

Pada bidang pendidikan dilakukan perluasan pengajaran pada tahun 1907. Dan sehubungan dengan perluasan aktivitas pemerintah kolonial, didirikanlah departemen-departemen baru. Departemen Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-perusahaan Negara, yang pada tahun 1911 digabungkan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan. Untuk meningkatkan kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular, seperti pes, kolera, malaria dan sebagainya. Untuk mengurangi penduduk pada daerah-daerah yang padat di Jawa, karena makin meluasnya daerah perkebunan dan bertambahnya penduduk, dilakukan transmigrasi. Mula-mula dan daerah Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur untuk bekerja pada perkebunan tebu. Transmigran ke daerah luar Jawa dikirimkan sebagai tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan Sumatra Utara, khususnya di Deli, sedangkan tranmigran ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Sejak permulaan abad ini telah dilakukan perluasan pengajaran baik sekolah umum maupun kejuruan dalam berbagai tingkat. Begitupun beberapa jenis perguruan tinggi dibuka seperti 

 

  1. perguruan pertanian di Bogor (1902)

  2. perguruan tinggi hukum (1909).


 

Pada masa ini sekolah swasta mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Untuk meningkatkan pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi yang luas, seperti irigasi Brantas di Jawa Timur. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bank kredit pertanian, bank padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai. Koperasi juga didirikan, tetapi kurang mendapat kemajuan. Meskipun usaha ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik rakyat mengenai penggunaan uang.

[caption id="attachment_1321" align="aligncenter" width="180"]Van Deventer Van Deventer[/caption]

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda. []

0 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah