Wednesday, October 28, 2015

Pengertian Politik etis


Sarisejarah.com - Pengertian Politik etis

Pengertian Politik Etis : Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer.

[caption id="attachment_1321" align="aligncenter" width="180"]Van Deventer Van Deventer[/caption]

Politik etis muncul dikarenakan tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua partai politik di Negeri Belanda. Pandangan itulah kemudian dikenalsebagai haluan etis, yang kemudian melahirkan politik etis adalah sebagai tanda alas budi atau berhutang budi terhadap bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh belanda yang bernama Mr. C. Th Van Deventer sekitar tahun 1899, dan pada tahun 1900 pemerintah belanda menjalankan Politik etis tersebut

 

Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan. Sudah tentu kemajuan yang dimaksud itu adalah dalam rangka sistem kolonial. Akhirnya sikap paternal (membapaki) dalam politik Kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901, di mana dinyatakan bahwa

 

 

“Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia”.

 

Politik etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden .Begitulah selama periode antara tahun 1900-1914 pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat indonsia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. Dicarilah bentuk pemerintahan kolonia yang merupakan suatu sistem dimana Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dan member kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsure dalam suatu kesatuan politik. Juga terlihat selama periode tahun 1900-1925 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar didirikan, kesemunya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan atau harus dipenuhi pemerintah belanda dalam membalas budi bangsa Indonesia seperti :

 

  1. Desentralisasi

  2. Perubahan-Perubahan pemerintahan

  3. Perbaikan Kesehatan rakyat,emigrasi ( transmigrasi )

  4. Perbaikan pertanian dan peternakan

  5. Pembangunan irigasi dan lalu lintas.


 

 

1 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah