Tuesday, October 13, 2015

Masa Komisi Jenderal (1816-1819)


Sarisejarah.com - Masa Komisi Jenderal (1816-1819)

Setelah Traktat London I ditandatangani (1814), maka pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang akan menerima kembali semua jajahannya di Asia

Tenggara dari pemerintah Inggris di Indonesia. Walaupun Raffles selalu menghalang halangi pengembalian daerah jajahan Belanda itu, namun usaha tersebut hanya bisa menunda waktu penyerahan, karena akhirnya dikembalikan juga. Raffles yang tidak setuju pengembalian daerah jajahan tersebut, terutama Pulau Jawa, maka setelah menyerahkan jabatannya kepada Jansens, ia lalu pergi ke Bangkahulu dan menjadi Gubernur di daerah itu. Tetapi tindakan Raffles itu ditentang Muntinghe (penguasa Belanda di Palembang). Akhirnya Raffles pergi ke Selat Malaka. Sewaktu melewati bukit Barisan ia menemukan bunga Rafllesia, yaitu bunga yang terbesar di dunia. Dari situ akhirnya Raffles berhasil mendirikan kota Singapura untuk menyaingi dan menutup pelabuhan Belanda di Batavia.

Sementara itu komisi yang dibentuk Belanda untuk menerima kembaliIndonesia dari Inggris dinamakan Komisi Jenderal. Adapun anggota komisi tersebut adalah Cornelius Theodore Elout, A. A. Buyskes dan Baron van der Capellen. Dalam tahun 1816 komisi ini datang ke Indonesia. Dalam tahun itu juga Letnan Gubernur Inggris, John Fendall menyerahkan Indonesia kepada Belanda.

[caption id="attachment_1206" align="aligncenter" width="217"]Van der Capellen Van der Capellen[/caption]

Di samping bertugas menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain yaitu:

  1. Menyusun pemerintahan baru.


b.Mengusahakan ketenteraman dan perbaikan nasib penduduk Indonesia, misalnya

penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, perdagangan dan pertanian (penanaman) harus bebas, kecuali tanaman kopi, rempah-rempah dan candu.

  1. Menyusun angkatan darat dan laut.

  2. Menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintahan Belanda di Indonesia.


 

Berdasarkan hak dan kewajiban Komisi Jenderal, akhirnya berhasil disusun

suatu pedoman pemerintahan yang benar-benar bersifat liberal5, yaitu:

a.Pajak tanah yang dibuat oleh Raffles dilanjutkan, hanya lebih disempurnakan agar peraturan-peraturan yang bersifat sewenang-wenang tidak terjadi lagi.

  1. Pajak tersebut dapat dibayar dengan uang kontan atau dengan barang-barang. Peraturan ini bertujuan untuk menghindarkan rakyat dari para peminjam uang, serta agar lebih memudahkan bagi mereka yang memiliki uang.

  2. Pajak kepala tidak dipungut secara perorangan tetapi dibayar oleh desa. Cara ini menyimpang dari tujuan, namun merupakan pendekatan yang lebih realistis. Namun sistem ini bisa mengurangi banyaknya petugas, serta mengatasi kesulitan tanah-tanah yang belum diukur secara renci.

  3. Besarnya pajak harus disetujui oleh kerajaan dan desa yang bersangkutan.

  4. Rakyat tidak boleh disuruh kerja paksa. Orang-orang yang datang bekerja dengan sendirinya harus dibayar sesuai dengan bidang garapnya.


 

-----------------------------------------------------------------------------

5Istilah liberal dalam arti luas adalah usaha perjuangan menuju kebebasan. Di satu pihak dibedakan antara liberalisme politik dan rohaniah, di lain pihak liberalisme ekonomi. Liberalisme politik dan rohaniah berdasar pada keyakinan bahwa semua sumber kemajuan terletak dalam perkembangan kepribadian manusia yang bebas, di mana masyarakat dapat menarik keuntungan sepenuhnya dari daya cipta manusia. Langkah pertama menuju emansipasi perseorangan dilakukan oleh gerakan Reformasi (1517). Dalam abad ke-18 dan 19 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan bernegara. Sedangkan istilah liberalisme sendiri baru digunakan pada abad ke-19. Bentuk negara yang diidamkan adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap apa yang disebut hak-ahak asasi manusia. Melalui sistem liberal itu diharapkan segala perbedaan asal-usul dapat dilebur. Dengan demikian aturan liberal di Indonesia diharapkan sebagai aturan yang tidak membedakan antara penjajah dan rakyat terjajah.

 

  1. Penanaman wajib bagi tanaman-tanaman tertentu diteruskan guna mendapatkan devisa negara, misalnya kopi di Priangan. Pengawasan tanaman model pelayaran Hongi di Maluku, dihapuskan.

  2. Perlu ada penambahan pegawai, pegawai yang buruk dipecat. Pegawai pribumi


diperlakukan dengan hormat, dan digaji dengan uang (bukan tanah atau memeras

rakyat).

  1. Sistem pemerintahan tidak langsung dihidupkan kembali, pengadilan dibentuk,


dengan sistem dua lapis. Perkara yang menyangkut orang Eropa dan pribumi hendaklah diadili dalam pengadilan yang berbeda, dan dipimpin oleh hakim bukan juri.

  1. Pembaruan Raffles yang menghormati hak asasi manusia dan penghapusan perbudakan diteruskan dan diabadikan.


Rencana undang-undang yang dibuat oleh Komisi Jenderal tersebut akhirnya disahkan pada tahun 1819. Melihat roh undang-undang baru itu jelaslah bahwa pemerintah Belanda akan menguntungkan rakyat Indonesia akan diberlakukan, terutama di Jawa. Jika undang-undang itu dilaksanakan secara jujur, maka rakyat Indonesia akan terbebaskan dari pemerintahan yang kejam yang telah dirasakan selama ini.

Dalam pada itu Belanda juga akan mendapat faedah yang besar. Nampaknya undang-undang yang bersifat liberal ini benar-benar akan dilaksanakan sungguh-sungguh sebab salah seorang anggota Komisi Jenderal, yakni Gourdet A. Baron van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal yang baru, sekaligus yang akan melaksanakan undang-undang yang liberal itu. []

0 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah