Tuesday, October 13, 2015

Kebijakan Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (1911-1900)


Sarisejarah.com - Kebijakan Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (1911-1900)

Setelah perjanjian London ditandatangani, pemerintah kolonial Hindia-Belanda menghadapi persoalan kebijakan politik seperti apakah yang tepat diterapkan di Indonesia.Kebijakan polotik apapun yang di pilih harus dapat memberikan keuntungan besar bagi Belanda.

Pada masa pemerintahan Komisariat Jenderal,John Fendall,Baron Van der Capllen,dan Bukes kebijakan politik yang di jalankan di Indonesia (Hindia-Belanda) cenderung pada kebijakan Liberal.Namun kebijakan ini tidak bertahan lama berjalan hanya sampai pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen.Kebijakan Liberal ini mulai bergeser ke arah kebijakan Konservatif dan lama kelamaan di tinggalkan.Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

 

1)      Kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan karena tidak sesuai dengan sistem Feodal yang berlaku dim Indonesia,terutama di Pulau Jawa.

2)      Pemerintah sulit berhubungan langsung dan bebas dengan rakyat akibat ikatan tradisional yang terlalu terbelit-belit.Untuk berhubungan dengaan rakyat,pemerintah harus melalului perantaran para pengusa setempat.Mereka ini cenderung menutupi fakta yang sebenarnya terjadi.

3)      Hasil perdangan dari sektor ekspor belum memuaskan karena kalah bersaing dengan Inggris.

4)      Pemerintah mengalami defisit keuangan semakin besar akibat Perang Diponogoro yang memakan dengan Inggris.

5)      Kesulitan ekonomi itu bertambah besar dengan terjadinya pemisahan Belgia pada tahun 1830.Akibatnya,Belanda kehilangan industrinya sehingga tidak mampu menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia.

Kebijakan Liberal membawa pemerintah Belanda kepada Kebangkrutan.Akhirnya pada tahun 1830,Pemerintah Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menyelamatkan ekonomi Belanda.

Gubernur Jenderal Johanes Van den Bosh mengeluarkan gagasan yang terkenal dengan nama Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa.Gagasan ini bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari Indonesia dalam waktu yang singkat.Selain pemerintah Belanda berharap dapat mengumpulkan sejumlah tanaman yang akan didistribusikan ke pasaran eropa atau Amerika.Jenis tanaman yang diusahakan harus mengikuti ketentuan pemerintah kolonial.

Untuk melaksanakan sistem tanam paksa ini,Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan-aturan yang di muat dalam lembaran negara (Staat Bald) nomor 22 tahun 1934.

 

Aturan tersebut berbunyi sebagai berikut :

  • rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh dan tembakau,

  • hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah,

  • tanah yang ditanami tanaman ekspor tersebut bebas dari pajak tanah,

  • kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras daripada bekerja untuk penanaman padinya,

  • rakyat yang tidak memiliki tanah dikenalkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun di tanah milik pemerintah,

  • kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah, apabila itu bukan karena kesalahan rakyat.


Pelaksanaan Tanam Paksa

[caption id="attachment_1218" align="aligncenter" width="300"]pelaksanaan tanam paksa pelaksanaan tanam paksa[/caption]

Melalui sistem itu, Belanda memperoleh hasil yang besar dengan modal yang kecil. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada kepala-kepala daerah yang mendapat Cultuur Procenten atau hadiah menurut banyaknya hasil. Oleh karena itu, rakyat diperas oleh kepala-kepala daerah bangsa sendiri dengan harapan akan mendapatkan Cultuur Procenten dari Belanda.

Sepintas peraturan tanam paksa ini tidak begitu berat dirasakan oleh rakyat kalau dibandingkan dengan peraturan kerja rodi pada zaman Daendels, dan peraturan pajak pada zaman Raffles. Bahkan hal ini dirasakan oleh para petani merupakan suatu keuntungan karena akan mendapat keringanan dan akan menerima uang tunai meskipun dengan harga murah. Akan tetapi dalam prakteknya semua peraturan tersebut dilanggar. Pertama, bukan 1/5 dari tanah petani yang ditanami, tetapi 1/4, 1.3, bahkan setengah dari tanah milik petani digunakan untuk tanaman ekspor. Bahkan penanaman tersebut memilih tanah-tanah yang dubur. Kedua, tanah yang dipakai untuk keperluan penanaman tanaman ekspor tersebut tetap dikenakan pajak. Ketiga, para petani harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Keempat, para kepala daerah merasa tergiur dengan cultuur procenten, akibatnya mereka mulai berlomba-lomba mengusahakan daerahnya agar memberikan hasil sebanyak mungkin. Ulah mereka itu mengakibatkan rakyat semakin menderita. Kelima, kegagalan panen akibat hama atau banjir pada kenyataannya menjadi beban petani. Keenam, bukan 65 hari lamanya rakyat harus bekerja rodi, melainkan menurut keperluan pemerintah. []

0 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah