Friday, September 25, 2015

Alasan Pemerintahan Daendels dihentikan


Sarisejarah.com - Alasan Pemerintahan Daendels dihentikan

Pemerintahan Daendels seringkali disebut sebagai era pemerintahan Republik Bataaf. Pada masa pemerintahannya Daendels disebut sebagai seorang pemimpin dikatator, sekalipun ia sebelumnya membawa perubahan yang cukup memberikan angin segar dan udara kebebasan bagi masyarakat Indonesia dimana ia menghapus praktik feodalisme yang mengakar kuat pada masa pemerintahan VOC di Indonesia.


Pada masanya, Daendels banyak melakukan perubahan dan tindakan kontroversial diantaranya:

[caption id="attachment_1194" align="aligncenter" width="221"]Herman Willem Daendels Herman Willem Daendels[/caption]

Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

  • Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.

  • Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.

  • Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

  • Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.


Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan.

  • Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.

  • Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.


Bidang sosial ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:

  • Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,

  • Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,

  • Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,

  • Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,

  • Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.


Namun pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama. Ia hanya memerintah selama kurang lebih tiga tahun saja, yaitu pada tahun 1808-1811. Adapun alasan pemerintahan Daendels dihentikan oleh Louis Napoleon adalah:

1. Daendels dianggap telah banyak memberikan jasa besar bagi pemerintah Perancis dalam rangka mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dengan membangun jalan raya Anyer-Panarukan.

2. Pemerintahan Daendels yang cenderung dikatator tidak ingin diteruskan oleh pemerintah Louis Napoleon, hal ini mungkin bertujuan untuk menjaga nama baik kolonial di mata masyarakat pribumi

3. Daendels ditugaskan ke daerah lain di kawasan Asia

Demikianlah alasan pemerintahan Daendels dihentikan oleh pemerintah Perancis dan digantikan oleh Pemerintahan Janssen (1811).

0 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah