Upaya mengatasi Blokade Ekonomi Belanda pada masa awal kemerdekaan

shares |

Pada artikel yang telah lalu, anda telah memahami bahwa bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan menghadapi situasi ekonomi, politik dan keuangan yang cukup sulit. Bahkan dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah: 
a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang, bangsa Indonesia belum menerapkan sistem ekonomi baru. Nantinya sistem ekonomi baru ditata oleh pemerintah dengan adanya gerakan benteng. 
b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali, hal ini menyebabkan harga-harga kebutuhan masyarakat menjadi naik bahkan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah. Inflasi juga menyebabkan daya beli masyarakat melemah. 
c. Kas negara kosong
d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.
e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.
Bagaimana mengatasinya?
Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :
1.   Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
jawaharlal nehru dan soekarno
2.   Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
3.   Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.
4.   Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.


5.  Konsep Ketahanan ekonomi.
Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.
Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). []

Related Posts

0 Komentar: