Tuesday, February 10, 2015

Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville


Ketidakkonsistenan Belanda dalam menaati isi dari perjanjian Linggarjati, menyebabkan mereka melakukan agresi ke wilayah Indonesia. Belanda melakukan agresi terbuka pada tanggal 21 juli 1947 yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 juli 1947,pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah indonesia segera dimasukan  dalam daftar agenda dewan keamanan PBB. Permintaan itu diterima dan dimasukan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang dewan keamanan PBB.tanggal 1 agustus 1947 dewan keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 agustus 1947.
Dewan keamanan PBB akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan harus dibentuk komisi  jasa-jasa baik. Indonesia dan belanda diberikan kesempatan untuk memilih satu negara  sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi.Indonesia memilih Australia (diwakili oleh Richard Kirby), sedangkan belanda memilih Belgia di wakili oleh Paul Van Zeeland).kedua negara yang terpilih itu akhirnya menunjuk Amerika Serikat sebagai penengah (diwakili oleh Dr.Frank Graham). Komisi PBB ini dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara(KTN).
agresi militer belanda I, kapal renville, perjanjian renville, KTN
Sebelumnya dibentuk komisi untuk melaksanakan gencatan senjata yang disebut dengan Komisi Teknis. Komisi Teknis dari pihak Indonesia dipimpin oleh menteri Kesehatan dr. Leimena dengan anggotanya Mr. Abdul Madjid , Letnan Jendral Oerip  Soemohardjo, Mayor Jendral Didi Kartasasmita , Klonel Simbolon dan Letnan Kolonel Surio Santoso, Dr. Styut dan Dr. P.J Koets.Diputuskan bahwa usul mengenai daerah bebas militer dianggap kurang praktis. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingan di Kaliurang yang isinya sebagai berikut:
a.       Dilarang melakukan sabotase.
b.      Dilarang melakukan intimidasi.
c.       Dilarang melakukan pembalasan dendam.
          Perundingan diselenggarakan di atas geladak kapal  milik Angkatan laut Amerika Serikat, yang bernama U.S.S Renville. Perundingan dibuka tanggal 8 Desember  1947  dipimpin Herremans,wakil Belgia di KTN. Sementara itu, perundingan Komisi Teknis  mengalami jalan buntu, karena Belanda menolak saran KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan  Keamanan PBB . Pihak Belanda tidak mau merundingkan soal-soal politik selama gencatan senjata belum beres. Pada kenyataanyya pihak Belanda hanya  menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya saja.Selanjutnya KTN mengajukan usul politik yang didasarkan pada persetujuan Linggarjati, yaitu:
a.       Kemerdekaan bagi bangsa indonesia.
b.      Kerja sama indonesia-Belanda .
c.       Suatu yang berdaulat atas dasar federasi.
d.      Uni antara Indonesia Serikat dan bagian lain Kerajaan Belanda                                                                    
Sebagai balasan usul KTN ,pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik yang disampaikan kepada pihak Indonesia. Prinsip Belanda  adalah pengurangan pasukan dan penghidupan kegiatan ekonomi. Akan tetapi dalam usulan tersebut tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda.Belanda menyatakan bahwa hal itu merupakan usaha terakhir . Apabila ditolak, Belanda tidak mau lagi melanjutkan perundingan. Republik Indonesia diberi waktu 48 jam untuk menjawab usulan tersebut.
Sementara perundingan terus berlangsung, pihak Belanda juga terus membentuk negara-negara  boneka. Konferensi Jawa Barat II pada tanggal 16-19 Desember 1947 di Bandung bertujuan untuk menentukan status Jawa Barat sendiri. Dalam rapat itu dinyatakan bahwa Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia dan status Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Selain itu, Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat ,sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Beel pada tanggal 19 Desember 1947 dan juga membentuk Negara Sumatera Timur.
   Pada saat perundingan berlangsung diadakan reshuffle (perombakan)dalam Kabinet Amir Syarifuddin untuk memperkuat kabinet tersebut guna menghadapi perundingan dengan Belanda.Banyak yang menentang Kabinet Amir Syarifuddin semenjak kabinet tersebut menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN. []

0 Komentar:

Artikel, materi, dan Bank Soal Sejarah