Pokok-pokok Kesepakatan dalam Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen dan KMB

shares |


Indonesia adalah sebuah bangsa yang memilih jalan diplomasi ketimbang angkat senjata dalam mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun tidak mudah, namun pada kenyataannya “pengorbanan” yang dilakukan selama memilih jalur diplomasi mampu membuahkan hasil, yaitu pada keberhasilan diakuinya bangsa Indonesia secara de jure oleh Kerajaan Belanda. Hal ini tentu saja merupakan sebuah bukti, bahwa dalam menyelesaikan persoalan bangsa, tidak selalu harus diselesaikan dengan jalan perang. Bangsa ini membuktikan bahwa jalur diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan duduk bersama dan bermufakat adalah jalan yang mulia.
Berikut sarisejarah.com akan memaparkan beberapa pokok kesepakatan yang tercapai dalam perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda selama masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Perundingan itu antara lain:

1. PERJANJIAN LINGGARJATI (15 November 1946 - 25 Maret 1947) : Atas prakarsa seseorang bernama Lord Killearn, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan di suatu daerah bernama Linggarjati. Oleh sebab itu nama perundingan menggunakan nama tempat yang digunakan untuk perundingan tersebut. Perundingan Linggarjati diadakan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan kedua negara yang terlibat kontak fisik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bagi Indonesia, sebaliknya, Belanda berupaya menguasai kembali Bangsa Indonesia. Perwakilan Belanda dalam perjanjian ini antara lainProf. Schermerhorn, De Boer, dan van Pool. Sedangkan Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir. Sementara itu Lord Killearn (sebagai pihak penengah).
Beberapa pokok kesepakatan antara lain;
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Secara garis besar perundingan tersebut sangat berat sebelah, karena terlalu merugikan bagi bangsa Indonesia. Sebab wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Oleh sebab itu kesepakatan ini mengundang pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang menuding (terutama dari kalangan oposisi pemerintah) bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Meskipun diwarnai pro dan kontra, pemerintah tetap bergeming untuk mematuhi perundingan tersebut. Berikut merupakan alasan mengapa Republik Indonesia menerima hasil Persetujuan Linggarjati. Diantaranya dikarenakan Indonesia mencintai cara damai merupakan jalan terbaik, mengingat militer Indonesia masih di bawah Belanda. Disamping itu, cara diplomasi lebih elegan dilakukan dari pada perang. Terlebih lagi, dunia pada waktu itu baru saja selesai perang dunia II yang menelan jutaan jiwa. Perundingan merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia.
b. Cara diplomasi bertujuan untuk menarik simpati dunia internasional. Terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, lebanon, Suriah, Afganistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.
c. Perdamaian dan gencatan senjata memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi.

Sayangnya, Belanda tidak sepenuhnya konsisten terhadap isi kesepakatan Linggarjati. Sebab, terdapat perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, sehingga pada akhirnya mereka melakukan serangan militer pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi militer tersebut dikenal dengan sebutan  Agresi Militer Belanda 1.
2. PERJANJIAN RENVILLE (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) :
Perundingan Renville dimaksudkan untuk meredam konflik antara Indonesia dengan Belanda, namun lagi-lagi perundingan itu nampak berat sebelah, hal ini tampak pada beberapa keputusan yang menjadi pokok kesepatakan antara kedua belah pihak, antara lain,
1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di   Yogyakarta.

PERJANJIAN ROEM-ROIJEN (14 April 1949 - 7 Mei 1949) : 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya.
2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar.
3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

4. KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949 - 2 November 1949) : 1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara.
3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Demikian merupakan artikel singkat tentang pokok kesepakatan Indonesia dengan Belanda, semoga memberikan manfaat. []

Related Posts

0 Komentar: