Penyebab Rakyat Timor Timur memutuskan Disintegrasi dengan Indonesia

shares |

Sebagaimana diketahui pada masa pemerintahan BJ Habibie terdapat sebuah peristiwa penting, yaitu berkaitan dengan lepasnya Timor Timur dari Republik Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik adalah, apa penyebab utama rakyat Timor Timur saat itu memilih disintegrasi dengan Indonesia? Padahal mereka sebenarnya dijanjikan otonomi daerah yang luas oleh Presiden BJ Habibie. Diantaranya adalah kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, banyak kalangan yang menduga bahwa Presiden BJ Habibie “terlalu percaya diri” menggulirkan opsi referendum antara pilihan otonomi atau memilih disintegrasi. Agaknya Presiden saat itu yakin bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kesetiaan terhadap NKRI. Namun, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. sebanyak 78,5 % maysarakat Timor Timur memilih untuk berpisah dengan NKRI. Mereka lebih memilih opsi tersebut daripada menyatakan kesetiaan terhadap NKRI dengan menerima otonomi khusus yang disodorkan oleh Presiden BJ Habibie. Keputusan tersebut diumumkan pada tanggal 4 September 1999 di Dili. Di saat yang sama, Markas PBB juga mengumumkan hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur itu. Lalu apa penyebab rakyat memilih disintegrasi? Baca juga tentang dugaan keterlibatan Amerika di sini.
Penyebab rakyat memilih disintegrasi
Sebagaimana diketahui bahwa Timor Timur semula bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI. Bahkan menurut Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, menyatakan bahwa para founding state dulunya tidak pernah menyinggung tentang Timor Timur. Presiden Pertama RI Soekarno pun baru menyinggung Timor Timur pada tahun 1960an. Oleh sebab itu, Timor Timur memiliki sejarah panjang yang pada akhirnya bersedia bergabung dengan negara republik Indonesia.
Bermula dari perang saudara yang terjadi di Timor Timur, DPR RI pada 31 Desember 31 Mei 1976 mendesak pemerintah RI untuk secepatnya menerima dan mengesahkan integrasi Timor Timur ke dalam negara kesatuan RI tanpa referendum. Hal itu terjadi dengan dikeluarkannya sebuah petisi pada saat sidang DPR yang membahas tentang permasalahan Timor Timur. Dengan demikian, integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI kemudian diajukan secara resmi pada 29 Juni 1976. Dan seterusnya, pemerintah mengajukan RUU integrasi Timor Timur ke wilayah RI kepada DPR RI.
DPR melalui sidang plenonya menyetujui RUU tersebut menjadi UU Nomor. 7 Tahun 1976 pada 17 Juli 1976 dan ketentuan ini semakin kuat setelah MPR menetapkan TAP MPR No. VI / MPR/ 1978. Walhasil, Timor Timur menjadi Propinsi Indonesia yang ke-27. Dan propinsi yang baru lahir tersebut memiliki 13 kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ketigabelas kabupaten itu adalah Dili, Baucau, Monatuto, Lautem, Viqueque, Ainaro, Manufani, Kovalima, Ambeno, Bobonaru, Liquisa, Ermera dan Aileu. Arnaldo dos Reis Araujo dan Franxisco Xavier Lopez da Cruz diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya dilantik oleh Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri pada 3 Agustus 1976.
Namun, selama bergabung dengan NKRI, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mengelola dengan baik provinsi tersebut. Oleh sebab itu masyarakat menilai terdapat ketidakadilan dan tidak meratanya pembangunan pusat dan daerah. Disamping itu terdapat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ketika “menginvasi” Timor Timur untuk menjadi bagian dari NKRI. Oleh sebab itu, masyarakat menemukan momentum untuk melepaskan diri (disintegrasi) dengan NKRI ketika pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah runtuh.
Demikian artikel tentang penyebab utama masyarakat Timor Timur memutuskan untuk melepaskan diri dengn NKRI, semoga bermanfaat. Baca juga tentang peristiwa disintegrasi Timor Timur secara kronologis []

Related Posts

0 Komentar: