Kronologi lepasnya Timor-Timur dari Indonesia

shares |

timor timurPada Artikel sebelumnya, Anda telah membaca tentang peristiwa lepasnya Timor Timur. Berikut merupakan uraian lengkap yang berkaitan dengan kronologi lepasnya Timor-Timur dari NKRI secara kronologis, dimulai sejak pengangkatan Presiden BJ Habibie menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sumber artikel ini dapat anda peroleh pada akhir tulisan.
21 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.Ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
19 Desember
Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie,mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau right to self-determination bagi rakyat Timor-Timur.
199925 Januari
Rapat Polkam membahas disposisi Presiden BJ Habibie tentang surat Howard.Dalam disposisinya, Habibie mengatakan, “Tolong dipelajar, apakah setelah 22tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belumcukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melaluiSidang Umum MPR?”
27 Januari
Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet di BinaGraha yang memakan waktu lebih dari lima jam, yaitu Indonesia akan hands-off dari Timtim jika Timtim menolak opsi I, yaitu tawaran otonomi khusus yangsangat diperluas. Sebelumnya, sidang berjalan alot. Dua menteri, Menteri LuarNegeri Ali Alatas dan Menteri Sekretaris Negata Akbar Tandjung menolakkeputusan tersebut. Sebaliknya, Menteri Pertahanan dan Keamanan / PanglimaTNI Jendral Wiranto menerima keputusan tersebut.
10 Februari
Kay Rala Xanana Gusmao dipindahkan dari LP Cipinang ke tahanan rumah diSalemba.
8-10 Maret
Terjadi eksodus besar-besaran warga pendatang Timtim, bersama ribuan tonbarang.
6 April
Kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang mengungsi.
17 April
Terjadi kerusuhan massal di Dili yang antara lain menewaskan putra aktivis pro-kemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao dan perusahaan kantor Harian SuaraTimor Timur
21 April
Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatandamai di kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, antara laindisaksikan Menhankam/Pangan TNI Jenderal Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAMDjoko Soegianto, dan Uskup Baucau Mgr Basillo do Nascimento.
27 April
Presiden Habibie membahas lebih dalam tentang Timtim dengan PM AustraliaJohn Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapatuntuk mengetahui kemauan sebenarnya rakyat Timtim; tetap berintegrasi ataumemisahkan diri dari Indonesia. Awalnya, penentuan pendapat direncanakanakan dilaksanakan 8 Agustus 1999.
5 Mei
Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB KofiAnnan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat padatanggal 8 Agustus 1999 di Timor Timur, di Markas PBB New York. Indonesia tetapbertanggung jawab pada keamanan pelaksanaan tersebut. Hal tersebut tertuangdalam dua kesepakatan:a. Kesepakatan tentang modalitas pelaksaan penentuan pendapat via jajakpendapat.b.Kesepakatan tentang Polri sebagai penanggung jawab keamananan.
7 Mei
Sidang Umum PBB menerima dengan bulat kesepakatan 5 Mei 1999.
17 Mei
Presiden Habibie mengeluarkan Kepres no.43/1999 tentang Tim PengamananPersetujuan RI-Portugal tentang Timtim. Kepres itu dimantapkan dengan InpresNo.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.
21 Mei
Melalui Mensesneg/Menkeh Muladi, pemerintah Indonesia meminta PBBmemajukan pelaksanaan penentuan pendapat, dari rencana awal tanggal 8Agustus menjadi tanggal 7 Agustus 1999. ”Tanggal 8 Agustus itu hari libur, hariMinggu, kita menghormati umat Katolik, jadi jajak pendapat 7 Agustus,” kataMuladi. Namun keputusan itu mengherankan Ali Alatas. ”Pemerintah belum membahas, apalagi menentukan tanggal,” katanya.
1 Juni
Bendera biru PBB mulai berkibar di Timor Timur.
2 Juni
Pemerintah membentuk Satgas P3TT yang didasarkan pada Inpres No.5/1999tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal. Satgas diketuai olehDubes Aus Tarmidzi dengan Sekretaris/ Koordinator Sudjadnan Parnohadiningrat,dan Penasihat Keamanan Mayjen Zacky Anwar Makarim.
3 Juni
Peresmian Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) dengan Ketua Ian Martin, di Diliyang diwarnai kerusuhan. Tiga hari kemudian, Wakil Panglima Pejuang Intergrasi(PPI) Eurico Gutteres memprotes UNAMET.
11 Juni
UNAMET resmi membuka kantor di Dili.
16-18 Juni
Pertemuan kedua kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di Jakarta. Dalampertemuan ini, mereka sepakat menyerahkan senjata yang dimiliki kelompoksenjata kedua pihak, kepada UNAMET atau pemerintah RI.
  Selaras dengan Piagam PBB pasal VII, Sekjen PBB mengadopsi resolusipembentukan dan pengiriman pasukan multinasional ke Timtim yang kemudiandisebut INTERFRET atau International Force for East Timor.
19 September
Rombongan INTERFRET Mayjen Peter Cosgrove tiba di Bandara Komor, Dili.
4 Oktober
”salah lirik” antara INTERFRET dan TNI mulai terjadi. Malam itu, pasukanINTERFRET memaksa masuk kompleks ITFET menggunakan kendaraan lapis bajaAPC. Mereka menabrak barikade pos. Dengan alasan mengejar milisi, merekaterus bergerak hingga menerobos kawasan yang dijaga Brimob. Keesokanharinya, Mayjen Peter Cosgrove mengembalikan satuan teledor ini ke Australia.
14 Oktober
Satgas P4TT kembali ke Dili.
21 Oktober
Angin perdamaian mulai ditiupkan oleh Falur Rate Laec, Komandan Region IIIFalintil.
22 Oktober
Xanana tiba di Dili. Ia tidak pernah berhenti berkampanye menyadarkan semuapihak untuk tidak memusuhi rakyat Indonesia.
23 Oktober
Pertemuan pertama RI-Timor Leste di Markas INTERFRET, Dili. Dari Indonesiadiwakili Komandan ITFET Brigjen JD Sitorus, Komandan Satgas PengamanaITFET Kol Sahala Silalahi dan Perwira Penghubung militer Kapten A. Suryo.Sementara, pihak Timor Leste diwakili Kay Rala Xanana Gusmao, Taur MatanRuak, dan Leandro Isaac. Setelah ITFET, disusul pertemuan dengan Tim PascaPenentuan Pendapat di Timor Timur yang antara lain diwakili Ketua P4TT DubesTaufik R. Soedarba.
24 Oktober
Xanana mengeluarkan surat edaran yang berisi jaminan keselamatan bagi 200anwarga negara Indonesia penghuni Masjid An-Nur.
25 Oktober
Dewan Keamanan PBB mensahkan Misi PBB untuk pemerintahan transisi TimorTimur, United Nations Transitional Administration in East Timor , atau UNTAET.Sekjen PBB Kofi Annan menunjuk diplomat senior dari Brazil, Sergio Viera deMello sebagai ketua UNTAET. UNTAET akan menggantikan INTERFET.
26 Oktober
Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET.
30 Oktober
Pukul 09.00 waktu setempat, Bendera Merah Putih diturunkan dari bumi TimorLoro Sa’e dalam upacara yang sangat sederhana tanpa liputan. INTERFETmelarang wartawan meliput acara tersebut, kecuali RTP Portugal. Upacara senada juga diadakan di Bandara Komoro, dipimpin Komandan Lanud Letkol PnB JohnDalas SE. Pukul 13.00 waktu setempat, tim Satgas P4TT memutuskan berangkatke Jakarta.
Sumber artikel di sini. []

Related Posts

0 Komentar: