Sistem tanam paksa

shares |

Berikut merupakan ringkasan materi berkaitan dengan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia. Saya melakukan resume materi dari buku karya Marwati Djoned Poesponegoro. (1993) Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.
Kegagalan dalam sistem sewa tanah oleh komisaris jenderal Van Der Capellen, menyebabkan pemerintah Belanda mengangkat Johannes Van Den Bosch (1830). Tugasnya adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor. Didorong keuangan Pemerintah Belanda yang mengalami krisis karena hutang-hutang yang besar, memberi gagasan diterapkannya sistim tanam paksa atau dikenal sebagai cultuurstelsel dikoloni-koloni Belanda di Asia (termasuk Indonesia) oleh Van Den Bosch.
Cultuurstelsel berarti pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang oleh Raffles sebenarnya sudahberusaha dihapuskan. Oleh Van Den Bosch, penyerahan wajib dirasa sangat perlu. Tujuannya adalah memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat diekspor ke luar negeri.
Sistem tanam paksa pada umumnya sama dengan sistem eksploitasi. Khususnya dalam hal penyerahan wajib. Bedanya, sistem tanam paksa mempunyai pengaruh yang sangat luas yang lebih parah dari pengaruh VOC. Hal ini disebabkan tanam paksa memiliki ciri spesifik, yaitu keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu dalam bentuk pertanian bukan uang. Van Den Bosch memprediksikan tanaman itu akan laku di pasaran Amerika dan Eropa dengan keuntungan yang besar.
Dalam sistem tanam paksa, azas yang semula hanya diterapkan di Parahyangan direncanakan diterapkan di seluruh Jawa. Hal ini disebabkan perkiraan Van Den Bosch bahwa produksi akan meningkat tajam setiap tahunnya. Sesuatu yang controversial di lontarkan Van Den Bosch, bahwa sistem ini juga akan menguntungkan petani, karena pajak tanah yang perlu dibayar oleh ptani sering mencapai jumlah sepertiga sampai separuh dari pertaniannya. Ini artinya, kewajiban menyediakan sebagian besar waktu kerjanya untuk menanam tanaman perdagangan dirasa lebih ringan daripada kewajiban membayar pajak tanah.
Namun dalam pelaksanaannya, Pelaksanaan sitem tanam paksa seringkali menyimpang jauh dari ketentuan pokok yang telah ditentukan. Kenyataannya, menyimpang dari apa yang telah tertulis dalam Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834 no 22. Banyak terjadi pemaksaan dalam praktik penanaman tanaman. Dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala desa utuk memaksa rakyat. Tanam paksa memberikan beban yang sangat berat dibandingkan penyerahan wajib/contingenteringen oleh VOC. Hal ini disebabkan karena campur tangan colonial dalam kegiatan pengawasan selama penanaman paksa berlangsung. Ini artinya, rakyat dipaksa untuk bekerja lebih giat lagi. dan tentunya pekerjaan mereka menjadi lebih berat.
Dalam ketentuan resmi tanam paksa, sebenarnya tanah milik rakyat yang harus disediakan untuk tanam paksa hanya meliputi 1/5 dari tanah milik penduduk. Ironisnya, dalam kenyataannya melampaui separuh atau lebih. Tampak sekali bahwa Van Den Bosch berusaha memusatkan kekuasaan eksekutif mengenai penanaman paksa dalam tangannya sendiri.hingga mendorong penyalah gunaankekuasaan dengan mengambil keuntungan lewat produksi perkebunan
Menurut peraturan kerugian dari gagal panen ditanggung pemerintah dalam kenyataannya di rakyatlah yang akhirnya menanggungnya penduduk diharuskan melakukan kerja wajib dari penanaman sampai proses produksinya. Selain itu rakyat makin tertekan dengan adanya kerja rodi yang menyebabkan banyaknya penderitaan.
Penanaman tembakau dan teh tidak begitu berhasil dari pada kopi dan tebu. Keadaan ekonomi tidak begitu baik di cirebon 1843, kegagalan panen di demak 1948, dan grobogan 1849-1850. batas kemampuan mengeksploitasi rakyat lewat tanam paksa tercapai sekitar tahun 1840. tetapi setidaknya beban rakyat menjadi lebih ringan saat Jenderal Rochussen melakukan kebijakan pengurangan penanaman nila maupun tanam paksa. Antara tahun 1850 sampai 1860 perdebatan mengenai tanam paksa mulai menghangat di negeri Belanda. Hal ini disebabkan karen adanya kenyataan bahwa sering terjadi malapetaka. Disamping itu perkembngan sosial ekonomi dan politik di negeri Belanda sendiri menimbulkan keraguan tentang faedah untuk meneruskan tanam paksa.
Sementara itu, paham liberalisme menghendaki agar kegiatan ekonomi diserahkan pada usaha swasta tanpa campur tangan dari pemerintah. Hal itu menyebabkan adanya ketidaksetujuan terhadap sistem tanam paksa sebagai sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah colonial. Memang sejak tahun 1850, paham liberalisme makin berkembang di negeri Belanda. Saat itu usaha swasta merupakan pendukung utama libralisme.
Adanya paham liberalisme mendorong beberapa tokoh Belanda menentang sistem tanam paksa dan menganjurkan pembukaan Indonesia untuk swasta seperti Baron Van Hoevell, Vitalis dll. Mereka masing-masing berkeyakinan bahwa pekembangan usaha swasta Belanda akan meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat Indonesia.
Dalam buku Max Havelaar yang ditulis Douwes Deker dengan nama samaran Multatuli dan kemudian terbitnya sebuah pamphlet yang berjudul Suiker Contacten (kontrak-kontrak Gula), oleh aliran liberalisme digunakan sebagai bentuk perhatian yang mendalamterhadap nasib bangsa Indonesia. Hasilnya, di berbagai daerah di Indonesia, sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Di Jawa dihapus pada tahun 1860, tanam paksa lada juga dihapus tahun itu. Sementara tanam paksa nila dan the baru dihapus pada tahun 1865. Gerakan Liberalisme memegang peran penting dalam upaya penghapusan tanam paksa.yaitu pada tahun 1870. []










Related Posts

0 Komentar: