Refleksi 14 tahun reformasi

shares |

Menjelang berakhirnya Orde Baru (1998), gerakan reformasi menjadi sebuah gerakan yang mendesak. Peristiwa Reformasi Indonesia merupakan suatu upaya perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru, dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 tersebut merupakan gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan reformasi akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto yang merupakan pemimpin Orde Baru yang didorong oleh keadaan yang serba tidak menentu pada masa akhir kekuasaannya. Maka berakhirnya kekuasaan Orde Baru juga memberikan harapan baru akan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.
Namun, setelah 14 tahun berlalu, reformasi di Indonesia belum mampu memberikan perbaikan yang dikehendaki oleh rakyat. Masih terdapat banyak masalah yang belum terpecahkan. Alih-alih terselesaikan, masalah justru semakin kompleks dan menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Harapan kehidupan yang lebih baik pada kenyataaannya masih jauh panggang dari api. Keberhasilan reformasi masih sebatas luar, yaitu menumbangkan rezim Orde Baru, sedangkan esensi reformasi yang sesungguhnya untuk menata, memperbaiki situasi dan kondisi dalam negeri untuk keluar dari krisis multidimensi masih belum terpenuhi.
Krisis multidimensi yang dimaksud adalah krisis yang ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta krisis identitas kebangsaan, serta ancaman disintegrasi bangsa. Indikator bahwa negara telah keluar dari krisis adalah terealisasinya enam agenda reformasi[1]. Sebagai garda depan pencetus keenam agenda reformasi adalah para mahasiswa, tokoh-tokoh nasional, cendekiawan, budayawan, serta tokoh tokoh politik saat itu. Namun, keenam agenda reformasi tersebut belum terealisasi secara utuh.
Sebagai contoh, agenda reformasi yang kelima adalah “penegakan supremasi hukum di Indonesia”. Tetapi sejauh ini justru hukum di Indonesia belum dapat ditegakkan secara tegas. Penanganan terhadap kasus-kasus hukum di Indonesia masih terkesan tebang pilih. Hukum bisa menjadi sangat tegas apabila berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi bisa sangat lembek jika berhadapan dengan pejabat negara atau orang yang memiliki kedudukan tinggi.
Sedangkan agenda reformasi yang keenam adalah “mewujudkan clean and good government dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme”, tetapi pada kenyataannya makin banyak oknum pemerintah daerah/instansi yang terjerat praktik korupsi sehingga terpaksa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mendekam di penjara.
Kedua hal di atas memberikan bukti bahwa untuk mewujudkan keenam agenda reformasi tidaklah mudah. Sebab, masih terdapat pihak-pihak yang secara sengaja ingin memeroleh keuntungan pribadi di tengah sengkarutnya kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan baik ekonomi, politik, maupun sosial dengan harapan dapat memanfaatkan krisis tersebut demi kepentingan tertentu. Kekuatan jabatan, kedudukan yang tinggi di pemerintahan, serta kuatnya finansial seringkali disalahgunakan menjadi senjata ampuh untuk meruntuhkan independensi, bahkan moralitas aparat penegak hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum dibuat tidak berdaya menghadapi kekuatan tersebut.
Oleh sebab itu, pada era reformasi ini Indonesia sangat membutuhkan sosok pahlawan yang memiliki independensi, bersih, jujur, peduli, dan pemberani. Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 menjadi angin segar dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Beberapa kasus sudah berhasil untuk diselidiki. Meskipun masih terdapat anggapan bahwa KPK masih sebatas menangani kasus-kasus yang kecil dan belum mampu menuntaskan kasus-kasus besar, tetapi sepak terjang KPK selama ini patut untuk diapresiasi.
Oleh sebab itu menarik kiranya untuk mengulas beberapa profil sosok yang selama ini dikenal bersih, jujur, independen, memiliki kharisma dan wibawa, dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Beberapa sosok tersebut adalah pemimpin KPK Abraham Samad; menteri BUMN Dahlan Iskan, Walikota Surakarta Joko Widodo. Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam karya tulis dikarenakan mereka dikenal concern di bidang masing-masing. Abraham Samad dikenal tidak mau kompromi terhadap tindakan yang melanggar hukum, sedangkan Dahlan Iskan serta Joko Widodo dikenal bersih dan inovatif dalam memimpin instansinya. Dengan demikian, terdapat nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan.
Berkaitan dengan seperti apakah nilai-nilai kepahlawanan yang tercermin dalam ketiga tokoh tersebut akan dibahas dalam halaman lain pada blog ini. []

[1] Keenam agenda reformasi tersebut adalah 1) Mengadili Soeharto dan Kroni-kroninya; 2) Melakukan amandemen terhadap UUD 1945; 3) Menghapus Dwi Fungsi ABRI di dalam struktur pemerintah negara; 4) Otonomi daerah seluas-luasnya; 5) Penegakan Supremasi hukum di Indonesia; 6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean and good government) dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
catatan: Tulisan ini merupakan bagian pendahuluan dalam karya tulis yang saya bimbing, yaitu Yusrina Zata Dini (SMA Pondok Modern Selamat) tahun 2012 berjudul “Nilai-nilai Kepahlawanan di Era Reformasi”. Sekarang ia berhasil masuk ke Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saya share kepada Anda pembaca yang budiman untuk mengetahui refleksi 14 tahun reformasi di Indonesia. Terimakasih








Related Posts

0 Komentar: