SULITNYA MENGUAK MISTERI SUPERSEMAR

shares |

Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal sebagai Supersemar, merupakan salah satu pembahasan sejarah paling kontroversial di negeri ini. Supersemar dikenal sebagai tonggak lahirnya suatu rezim bernama Orde Baru. Selama itu pula, Surat Perintah yang konon merupakan surat untuk mengambil “tindakan yang dirasa perlu” itu tetap menjadi sebuah misteri. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966.
Berbagai pembahasan yang telah banyak digelar dalam berbagai seminar, banyak pula telah ditulis berbagai judul buku untuk menguak kekaburan sejarah, tetapi belum cukup memberikan kepuasan kepada khalayak. Dalam hal ini upaya merekonstruksi sejarah masih menjadi hal yang penting meskipun tentu tidak mengubah kenyataan bahwa Supersemar telah menjadi alat politik Orde Baru menguasai pentas sejarah nasional selama lebih dari tiga dekade.
Latar Belakang dikeluarkannya Surat Perintah
Supersemar lahir disebabkan situasi politik yang semakin memanas pasca pembunuhan enam Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Terdapat desakan dari masyarakat untuk segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dinilai meresahkan. Keadaan ini semakin meruncing ketika gelombang demonstrasi melancarkan tiga tuntutan rakyat (TRITURA). Salah satu tuntutan tersebut adalah membubarkan PKI. Tuntutan tersebut ditanggapi berbeda. Presiden Soekarno kemudian dinilai mengulur-ulur kebijakan dan tidak segera menyanggupi tuntutan tersebut. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan Presiden Soekarno yang cukup dengan PKI, terutama dalam menerapkan manifesto politiknya pada era demokrasi terpimpin, NASAKOM.
Pada tanggal 11 Maret 1966, digelar sidang Kabinet di Istana Merdeka. Akan tetapi situasi tidak memungkinkan karena diluar istana dilaporkan terdapat pasukan tidak dikenal yang mungkin saja membahayakan keselamatan Presiden. Hal ini memaksa Presiden meninggalkan istana menuju Istana Bogor. Situasi inilah yang menyebabkan Supersemar tersebut dibuat. Supersemar kemudian digunakan oleh Letjen Soeharto sebagai pengemban amanat surat tersebut untuk melakukan beberapa tindakan, diantaranya membubarkan PKI, serta mengamankan 15 menteri dalam kabinet Dwikora yang dicurigai terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S).
Tentu saja tindakan ini semakin melemahkan pemerintahan presiden Soekarno. Sebaliknya, memperkuat jalan bagi Letjen Soeharto untuk berkuasa. Pendapat yang berkembang adalah, Soeharto menafsirkan terlalu jauh wewenang yang diembannya. Karena nyata-nyata ia melakukan tindakan yang ia sendiri tahu, bahwa Soekarno tidak berkenan atas tindakan tersebut. Dengan demikian, ini berarti Soeharto telah mempertimbangkan secara matang tindakannya itu dengan menghitung kekuatan yang tersisa dari “kubu” Presiden Soekarno. Dalam hal ini, ia telah sukses “melucuti” kekuasaan Presiden Soekarno dengan menjauhkan Presiden dengan para pendukungnya.
Beberapa versi Supersemar
A. Pambudi (2009) dalam bukunya Supersemar Palsu mengungkapkan setidaknya terdapat tiga macam versi Supersemar. Pada versi yang pertama dan kedua, dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sedangkan versi ketiga dikeluarkan oleh Jend. (Purn) M. Jusuf – seorang pelaku sejarah, ia berada di Istana Bogor pada saat Supersemar ditandatangani di Istana Bogor.
Secara umum substansi dari ketiga versi tersebut sama, yaitu sama-sama diembankan kepada Letjen Soeharto. Hal yang membedakan ialah terletak pada hal teknis, seperti kop surat, jumlah halaman, tanda baca, lurus tidaknya paragraf, serta tanda tangan presiden Soekarno yang memiliki ciri khas. Berkaitan dengan dua versi yang dikeluarkan Sekretariat Negara, dapat dilihat perbedaannya pada buku 30 tahun Indonesia Merdeka yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru. Supersemar kemudian menjadi kontroversi terkait dengan kewajiban Soeharto untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno setelah tugasnya berakhir.
Pengembalian mandat tersebut kemudian memang tidak terjadi, Supersemar justru kemudian ditingkatkan statusnya melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Dengan demikian, situasi ini sama sekali menghilangkan peluang untuk mencabut mandat tersebut.
Belum terkuak
Sampai saat ini kebenaran, keaslian, dan keberadaan Supersemar masih menjadi misteri. Bahkan kemungkinan terkuaknya misteri itu hampir tertutup. Tiga versi yang dikemukakan A. Pambudi dalam bukunya tersebut kiranya mampu memberikan sedikit pencerahan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menurut kesaksian para pelaku sejarah. Menurutnya, terkuaknya misteri Supersemar memang tidak mengubah keadaan apapun. Tetapi fakta-fakta baru yang berguna untuk melakukan historiografi ulang kiranya mutlak diperlukan. Di dunia pendidikan, pengajaran tentang perjalanan bangsa pada masa Orde Baru tersebut lebih kepada pemaparan secara kronologis, serta dasar-dasar hukum Supersemar itu sendiri. []












Related Posts

0 Komentar: